 |
| Foto : Dokumentasi |
PAREPAREINFORMASI.COM -- Legislator Nasdem Suyuti meminta Pemkot Parepare segera membayarkan TPP ASN. SYT mengingatkan Walikota agar tidak cari-cari alasan untuk tak mencairkan hak ASN itu.
"TPP sudah kita anggarkan tahun ini. Jadi tidak ada alasan tidak dibayar," kata Suyuti.
Adapun alasan Walikota tentang tidak adanya aplikasi mengukur kinerja ASN, Suyuti menilai hal itu sekadar kambing hitam saja.
"Ini kita sudah bahas di banggar sejak tahun lalu. Dalam jangka 1 tahun ini semestinya semua regulasi dan alat ukurnya seharusnya sudah siap," bebernya.
Apalagi, TP mencanangkan tahun ini sebagai tahun pemulihan ekonomi berkelanjutan. Namun slogan itu tidak sejalan dengan kebijakannya menahan TPP ASN.
"Terus terang semua ASN sudah menjerit lewat anggota dewan. Daya beli drop sehingga perputaran ekonomi melambat," urai SYT.
Ia juga mengajak legislator lainnya mendukung interpelasi yang sedang diajukan. "Dengan kondisi yang ada, sudah sepantasnya legislatif mengajukan interpelasi," tandasnya.
* Besaran TPP Tidak Adil
Dilain sisi, Legislator Golkar Kaharuddin Kadir juga menyoroti besaran TPP yang nampak tidak adil. Kaharuddin tidak ingin ada unit kerja tertentu yang diuntungkan, menerima TPP dengan selisih besar.
”Pemberian TPP ini harus mencerminkan rasa keadilan. Setiap pejabat apalagi eselon II tidak harus menerima dengan selisih besar dari dinas lain. Kita tidak mau TPP ini hanya menguntungkan unit kerja tertentu,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Parepare itu membeberkan, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Jamaluddin Achmad tercatat akan menerima Rp20 juta TPP setiap bulan. Sekretaris dan Kepala Bidangnya, kata Kaharuddin, bisa terima masing-masing 15 dan 12 juta. Sementara, kepala OPD lainnya 'hanya' menerima Rp5-7 jutaan. (*)
