Keputusan Mendagri Tito Karnavian memberhentikan Akbar Ali sebagai Pj Walikota Parepare, dinilai sudah tepat. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Parepare Asy'ari Abdullah, saat diwawancarai media, (14/9).
Ketua Partai Gelora ini menyebut Mendagri tentu punya mekanisme evaluasi, sehingga memutuskan memberhentikan dan mengganti Pj Walikota Parepare. Terutama terkait dengan tugas utama Pj Kepala Daerah yang harus menjaga stabilitas daerah. Termasuk didalamnya mengendalikan inflasi dan pengelolaan keuangan daerah.
"Pemberhentian Pj ini sudah sangat tepat. Diantara masalah yang kami cermati di DPRD yakni Pj Walikota gagal mengendalikan inflasi, resapan anggaran dibawah 50 persen (per Juli), penyerahan APBD dan APBD-P tidak tepat waktu, masalah utang pihak ketiga yang tidak dibayar," tegas Asy'ari.
Ketua Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi ini juga menyoroti isu netralitas Pj Walikota yang kerap dipertanyakan. Hal ini kontra produktif di masa-masa krusial tahapan Pilkada.
"DPRD berharap Penjabat yang baru segara menyerahkan Rancangan APBD Perubahan dan Pokok untuk segera dibahas. Termasuk melakukan langkah pengendalian inflasi, dan menggenjot serapan APBD agar ekonomi masyarakat dapat berputar," ujarnya. (*)
